Aksi ketiganya diikuti para staf Sekretariat KPU Palopo sehingga dalam tiga hari terakhir aktivitas di kantor KPU Palopo lumpuh. Jayadi mengaku menyayangkan aksi mogok itu karena melibatkan staf sekretariat. “Saya minta kepada Sekretaris KPU Palopo, Sayuti Yusuf, dan para staf agar tidak ikut dalam aksi mogok ini,”ujar dia.

KPU Sulsel diakuinya akan memanggil lima komisioner KPU ke Makassar untuk membicarakan kemelut di internal KPU Palopo. Sebab, kata dia, kemelut itu cenderung meruncing dan mengganggu kinerja KPU dalam mengawal tahapan Pilgub Sulsel. “Kita tidak inginkan kasus di Palopo ini merusak dan mencederai tahapan Pilgub Sulsel, dan berbagai agenda politik lainnya,”katanya.

Jayadi Nas mengatakan, hingga saat ini jabatan ketua KPU Palopo masih dijabat Andi Syamsul Rijal. Menurut dia, rapat pleno yang digelar komisioner KPU Palopo dengan agenda pergantian ketua tidak sah. Menurut Jayadi, Andi Syamsul Rijal masih sah sebagai ketua karena dia tidak pernah mengundurkan diri dan tidak melanggar kode etik.Dua hal mendasar untuk prosedur penggantian ketua KPU, sesuai surat edaran KPU Pusat, tidak terpenuhi dalam pergantian Syamsu Rijal.

Tiga komisioner KPU Palopo dan staf Sekretariat KPU menggelar aksi mogok kerja kemarin. Aksi ini buntut konflik internal antara komisioner KPU Palopo atas tidak terlaksananya hasil pleno pergantian posisi ketua KPU. Pleno itu memutuskan penggantian jabatan ketua KPU Palopo dari Andi Syamsul Rijal ke Basman. Penggantian ini mengacu kesepakatan untuk melakukan rolling kursi ketua setiap tahun.

Namun, KPU Sulsel menolak hasil pleno tersebut dan menilai ketua KPU Palopo yang sah tetap Syamsu Rijal. Sikap KPU inilah yang memicu protes tiga komisioner KPU Palopo dan berbuntut pemogokan. “Kami tetap masuk kantor bersama staf sekretariat, tetapi tidak melakukan kegiatan. Aktivitas perkantoran tidak terlaksana,” ujar Jalal, salah satu komisioner yang mogok, kemarin.

Menurut Jalal, aksi mogok ini dilakukan untuk menuntut KPU Sulsel agar konsisten dalam menyikapi pergantian posisi ketua KPU Palopo.“Pergantian posisi ketua ini sesuai kesepakatan bersama. Ini bukan yang pertama, tetapi yang ketiga kalinya. Jadi, aksi mogok kerja ini sebagai bentuk protes kami atas tidak terlaksananya hasil pleno yang terkesan dianulir KPU Sulsel,” tegas Jalal.

Komisioner KPU Palopo lainnya, Maksum Runi menegaskan, konflik internal di KPU Palopo itu akan berkepanjangan dan bermuara mengganggu kinerja KPU Palopo. “Sebab, kami bertiga tidak akan pernah menganggap Syamsul Rijal sebagai ketua KPU. Ketua KPU Palopo saat ini adalah Basman. Ini akan membuat komisioner KPU tidak akan kompak dan tidak harmonis.

Dan, tentu sangat riskan menjelang pilgub mendatang,” tegas Maksum. Untuk itu, tiga komisioner KPU Palopo tersebut menegaskan, keputusan pleno KPU Palopo mengenai pergantian posisi ketua dari Andi Syamsul Rijal kepada Basman,merupakan keputusan yang sah karena rapat pleno itu diikuti lima komisioner KPU. Sementara itu,tiga komisioner yang mogok ini meminta Kapolres Palopo AKBP Trijan Faisal melakukan pengamanan ketat di Kantor KPU Palopo selama aksi mogok kerja berlangsung.

Menurut Maksum, dalam dua hari terakhir ini, berbagai isu merebak di Kantor KPU Palopo,termasuk adanya teror SMS kepada Sekretaris KPU dan ancaman kepada staf KPU yang ikut mogok kerja. Menurut Maksum, isu pengerahan preman saat ini mulai meresahkan mereka dan para staf,apalagi beberapa hari terakhir ini beberapa orang tidak dikenal bebas masuk kantor KPU. Demikian catatan online Ayo Ngeblog yang berjudul Mengancam mencopot tiga anggota KPU Palopo.

“Kalau ada bimbel seperti itu,menurut saya bukan mencerdaskan, tapi malah membodohkan anak-anak kita. Saya sarankan bimbel yang seperti itu ditutup saja,”katanya kepada media, kemarin. Dugaan keterlibatan bimbel ini terungkap atas pengakuan salah seorang dari 12 peserta yang tepergok panitia saat melihat kunci jawaban.

Peserta tersebut mengaku mendapatkan kunci jawaban dari tentor salah satu bimbel di Makassar yang oleh polisi masih dirahasiakan identitasnya. Prof Suparlan mengatakan, tindakan oleh oknum bibel tersebut adalah tindakan kriminal sehingga polisi diminta mengusut tuntas. Para pelaku yang terbukti terlibat tindak kriminal ini harus ditangkap. Proses pembodohan yang dilakukan bimbel ini harus disikapi secara tegas.

Tindakan tidak bermoral ini jauh dari cita-cita pendidikan. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sulsel Muhammad Ramli Rahim mengungkapkan, keterlibatan bimbingan belajar dalam praktik kecurangan ini tidak hanya terjadi tahun ini. Ramli Rahim yang Direktur Bimbingan Belajar Ranu Prima College ini mengaku kecewa dengan sikap tidak adil bimbingan belajar.

Dia berharap kepolisian mengungkap kasus ini sehingga kejadian serupa tidak terus terjadi. “Polisi harus menuntaskan kasus ini karena sudah ada bukti bahwa ada bimbel yang curang dalam SNMPTN.Tindakan tegas ini diharapkan memberikan efek jera,” tandasnya. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Himawan menegaskan, akan memanggil oknum tentor bimbel yang diduga menyebar kunci jawaban saat ujian SNMPTN sedang berlangsung.

Bimbel tersebut disebut- sebut salah satu dari 12 peserta yang tepergok melihat kunci jawaban. “Dari hasil pemeriksaan sementara, ada peserta yang terbuka dan mengaku dibantu tentor bimbingan belajar.Namun, masih perlu diklarifikasi dengan memeriksa oknum tersebut,” pungkas perwira dua melati ini tanpa menyebut bimbel yang dimaksud. Dan support untuk Kontes SEO.

Hujan deras yang terjadi sejak November lalu telah menyebabkan sebagian besar wilayah negara bagian Queensland di Australia timur laut terendam, 30 orang tewas, 30.000 rumah dan tempat bisnis hancur atau rusak, serta kerusakan di bidang pertanian dan hilangnya ekspor batu batara senilai sedikitnya 3 miliar dollar AS.

Bencana banjir itu sekarang bergerak di negara bagian Victoria di tenggara, di mana curah hujan telah menyebabkan sungai-sungai meluap. Layanan Darurat Negara itu telah memperingatkan bahwa suatu genangan air sepanjang sekitar 90 kilometer di barat laut ibukota negara bagian Victoria, Melbourne, akan terus mengalir selama beberapa minggu ke depan melalui Sungai Murray.

Badan Layanan Darurat Negara sedang memfokuskan usaha mereka di sekitar 340 kilometer barat laut Melbourne di Swan Hill, di sebuah kota berpenduduk 10.000 orang dimana Sungai Murray bertemu dengan aliran Sungai Loddon yang juga meluap, dan banjir diperkirakan mencapai puncaknya  pada pertengahan minggu. Para relawan telah menghabiskan 10 hari terakhir untuk menumpukkan puluhan ribu karung pasir di sekitar lokasi warga, kata Walikota Greg Cruickshank, Senin. “Kami sudah hampir sampai pada titik di mana kami siap sesuai yang kami bisa,” katanya. “Kalau kebetulan ada genangan, sudah pasti itu bukan karena kurangnya usaha.”

Ratusan warga dievakuasi Minggu dari suatu komunitas kecil di timur Swan Hill, termasuk Pental Island, dimana sekitar 50 bangunan diperkirakan akan terisolasi atau terendam. Senin ini, beberapa warga Murrabit Barat, sekitar 50 kilometer di timur Swan Hill, dipaksa untuk mengungsi karena air Sungai Murray mulai meluap melewati tanggul yang merupakan pelindung bagi perkampungan itu. Seorang juru bicara layanan darurat mengatakan, para pejabat belum tahu berapa banyak rumah yang beresiko terkena banjir.

Wakil Perdana Menteri Australia, Wayne Swan, mengatakan dalam sebuah pernyataan Minggu bahwa banjir itu akan tercatat sebagai salah satu bencana alam paling mahal dalam sejarah Australia dan dampaknya terhadap perekonomian akan terasa selama beberapa tahun ke depan.

Pemerintah akan mengumumkan perkiraan pertamanya tentang taksiran kerugian akibat bencana itu Jumat mendatang, katanya. Swan dan Perdana Menteri Julia Gillard berada di Brisbane, ibukota Queensland, Senin ini untuk satu pertemuan dengan satgas bisnis Gillard, yang didirikan menyusul banjir di Queensland dalam rangka mendorong perusahaan untuk memberi sumbangan bagi usaha pemulihan.

“Kami masih belum tahu berapa total nilai kerusakan,” kata Gillard. “Kami harus sangat jelas di sini, pemerintah federal akan meningkatkan dan melakukan segala sesuatu yang kami perlu lakukan untuk membangun kembali Queensland.” Demikian catatan online Ayo Ngeblog tentang Bencana banjir Australia.

“Alat-alat yang belum kita terima seperti mesin fingerprint untuk sidik jari, web camera, kemudian alat aplikasi lainnya,itu pasti nanti akan dikirim ke kecamatan,” bebernya. Menurutnya, saat ini dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) sudah melakukan pemutakhiran data penduduk sebagai persiapan penerapan e-KTP. Selain itu, Disdukcapil telah mendistribusikan nomor induk kependudukan (NIK) hingga tingkat rukun tetangga (RT). Husni mengklaim setelah seluruh peralatan berada di Palembang, proses pembuatan e-KTP akan lebih cepat.

”Tujuan diterapkan e-KTP itukan agar proses pembuatannya cepat,hanya butuh waktu lima menit langsung selesai,” paparnya. Sementara itu,Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang meminta pemerintah memastikan proses percepatan e-KTP agar lebih cepat. Jadi, tujuan penerapan e-KTP untuk mempercepat administrasi kependudukan dapat tercapai.

Prediksi ini muncul lantaran kebijakan kenaikan pajak yang tidak sama.Untuk reklame kecil,misalnya, Pemkot berencana menaikkan pajak hingga 300%. Sementara kenaikan pajak reklame besar hanya ditentukan sebesar 15%–90%. Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahmud menyatakan, kenaikan pajak tersebut memang bisa membatasi pemasangan titik reklame di Surabaya. Namun, itu hanya akan terjadi pada reklame kecil. Sebaliknya, reklame besar tetap akan leluasa mengembangkan usahanya. Akibatnya, yang terjadi adalah monopoli. Kondisi ini,kata Mahmud,justru membuka peluang terjadinya pelanggaran baru.

Pelanggaran itu misalnya adanya main mata antara pengelola reklame dengan pengawas reklame. “Pengelola reklame kecil tentunya tidak ingin usahanya mati. Karena itu, segala upaya akan dilakukan,” tuturnya. Mahmud menuturkan, masalah reklame sejatinya terletak pada kesalahan Pemkot Surabaya, khususnya menyangkut masalah pengawasan. Dengan demikian, reklame-reklame ilegal pun tetap leluasa beredar. Reklame itu baik yang tidak berizin, pajak yang habis, maupun konstruksi yang tidak sesuai peraturan daerah (perda). Dia mencontohkan, di Surabaya ada 38.000 titik reklame kecil dan besar.Dari jumlah itu, 14.000 di antaranya adalah reklame besar dengan tingkat pelanggaran tinggi, yakni sekitar 2000 titik “Harusnya pelanggaran semacam ini yang diburu.

Bukan malah membuat kebijakan baru,” tandasnya. Sebagaimana draf yang diterima DPRD, kenaikan 300% akan diberlakukan untuk reklame kecil ukuran delapan meter persegi.Artinya, jika selama ini pajak reklame tersebut hanya Rp500.000/m2, dengan kenaikan pajak akan menjadi Rp2 juta/m2. Sementara untuk reklame besar, baik antara 15%–90% disesuaikan dengan titik reklame dan kelas jalannya. Di tempat terpisah, Kabid Pengelolaan Pajak di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Justamadji mengatakan, kenaikan tersebut sudah disesuaikan dengan Perda No 8/2006 yang diubah menjadi perda No 10/2009 dan revisi UU No 8/2009 tentang Pajak.“Salah satu tujuannya untuk pengaturan dan penataan reklame,”ujarnya.

Untuk reklame kecil sengaja dinaikkan hingga 300% karena harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ini karena besaran pajak yang berlaku saat ini masih sangat kecil. “Kenaikan pajak reklame itu kami tuangkan dalam perubahan Perwali No 76/2001 yang diganti No 14/2009. Selanjutnya Perwali ini kami revisi kembali,”pungkasnya.